KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEMERINTAHAN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan
langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan
menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6
persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal
perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan
IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan
masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu
penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan
pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang
Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan
yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah
besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum
menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta
identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di
Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia
yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif
lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata
pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.
Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya
sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka
9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun
menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan
menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata
berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK
memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat
karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun
naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai
pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang
mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005
sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi
17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY)
yang hanya 4,6%.
Efek inflasi
tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar Minyak
2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak Mentah Dunia / barel
|
~USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800
per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji
Target
|
Realisasi
|
Keterangan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.6%
|
Tercapai
|
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak
tercapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak
tercapai
|
2008
|
7.2%
|
Tidak
tercapai
|
|
2009
|
7.6%
|
5.0%
|
Tidak
tercapai
|
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap tahun
inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro
ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya
adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat
Inflasi
|
Janji
Target
|
Fakta
|
Catatan
Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.0%
|
Gagal
|
Selama 4 tahun pemerintahan,
Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan
jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni
rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang
terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata
10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200%
dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah
pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya
persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan
berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada
tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Persentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1
juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1
juta
|
16.0%
|
Februari
2005
|
2006
|
39.3
juta
|
17.8%
|
Maret
2006
|
2007
|
37.2
juta
|
16.6%
|
Maret
2007
|
2008
|
35.0
juta
|
15.4%
|
Maret
2008
|
2009
|
8.2%
|
Koalisi Organisasi Masyarakat
Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla
memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan
utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri dari
Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran
Perkumpulan Prakarsa
Perhimpunan Pengembangan
Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan Antipemiskinan Rakyat
Indonesia
Lembaga Advokasi Pendidikan Anak
Marginal
Pusat Telaah dan Informasi
Regional
Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
Publish What You Pay
Berdasarkan catatan koalisi,
utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat
31 % dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang
Januari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun
atau naik Rp 392 triliun. Apabila
pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada
Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim
sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya
secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen
dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
1.
Ciri Khas Perekonomian Susilo Bambang Yudhoyono
Dari segi ekonomi ada 5 ciri khas Sistem Ekonomi
yaitu:
§
Peranan dominan koperasi bersama dengan
perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua
bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan
bukan pada azas kepentingan pribadi dan
prinsip konflik kepentingan.
prinsip konflik kepentingan.
§
Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan
semata-mata homooikonomikustetapi juga social man and
religious man, dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan
sifat yang pertama sebagai motor penggerak kagiatan duniawi
(ekonomi).
§
Adanya kehendak
sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial.
§
Prioritas utama terhadap terciptanya suatu
perekonomian nasional yang tangguh.
§
Dari segi kelembagaan yuridis, Sistem Ekonomi
Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan
pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan
melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan
untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan
Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negative.
2.
Sasaran Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono
Ada
4 sasaran pembangunan ekonomi kita pada masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono,yaitu :
1.
Pro pertumbuhan,
2. Pro penciptaan lapangan kerja,
3. Pro pengurangan kemiskinan dan
4. Pro kelestarian lingkungan.
2. Pro penciptaan lapangan kerja,
3. Pro pengurangan kemiskinan dan
4. Pro kelestarian lingkungan.
3.
Prioritas Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Sebelas
Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) :
- Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan
Kemiskinan
- Ketahanan
Pangan
- Infrastruktur
- Energi
- Iklim
Investasi dan Iklim Usaha
- Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik
- Kebudayaan,
Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Keberhasilan
SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi
Saat
membuka Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta
Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
dengan mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010
tersebut.
- Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
- Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
- Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
- Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
- Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
- Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.
- Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
- Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
- Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
- Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY (presidensby.info)
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
KONDISI
PEREKONOMIAN PADA MASA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO
1.
Akibat Pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI)
Khoon Goh, Senior FX
Strategy dari ANZ mengatakan, pelemahan rupiah tidak lepas dari pernyataan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo beberapa waktu lalu.
Agus sempat menyebut, bahwa tahun ini sepertinya inflasi Indonesia terkendali. Bahkan bukan tidak mungkin. inflasi sepanjang 2014 hanya berada di kisaran 4%.
Pasar mengartikan ini sebagai sinyal, bahwa BI akan mulai mengendurkan kebijakan moneter. Salah satunya adalah peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate.
Ketika suku bunga semakin rendah, maka investasi di Indonesia sudah kurang menggiurkan. Akibatnya terjadi arus modal keluar (capital outflow) yang membuat rupiah melemah.
"Sepertinya bank sentral mengizinkan rupiah melemah. Ini memicu lebih banyak arus modal keluar," tutur Goh seperti dikutip dari CNBC.
Pada 17 Februari 2015, kala BI memangkas BI Rate dari 7,75% menjadi 7,5%, rupiah melemah sampai 0,56%.
Agus sempat menyebut, bahwa tahun ini sepertinya inflasi Indonesia terkendali. Bahkan bukan tidak mungkin. inflasi sepanjang 2014 hanya berada di kisaran 4%.
Pasar mengartikan ini sebagai sinyal, bahwa BI akan mulai mengendurkan kebijakan moneter. Salah satunya adalah peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate.
Ketika suku bunga semakin rendah, maka investasi di Indonesia sudah kurang menggiurkan. Akibatnya terjadi arus modal keluar (capital outflow) yang membuat rupiah melemah.
"Sepertinya bank sentral mengizinkan rupiah melemah. Ini memicu lebih banyak arus modal keluar," tutur Goh seperti dikutip dari CNBC.
Pada 17 Februari 2015, kala BI memangkas BI Rate dari 7,75% menjadi 7,5%, rupiah melemah sampai 0,56%.
2.
Pudarnya Jokowi Effect
Ada faktor lain yang
menyebabkan rupiah cenderung melemah. Pelaku pasar saat ini sudah mulai
rasional, dan sepertinya euforia terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai
presiden, atau sering disebut JokowiEffect, sudah memudar.
"Euforia atas kemenangan Presiden Joko Widodo tidak bertahan lama," ujar Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ.
Pasca pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014, pasar keuangan Indonesia menikmati ‘guyuran’ arus modal masuk (capital inflow). Rupiah pun menguat hingga nyaris 5% selama periode 25 Juni hingga 23 Juli. Setelah itu, rupiah cenderung melemah karena euforia Jokowi Effect sudah terkikis.
Apalagi fundamental ekonomi Indonesia masih perlu dibenahi, misalnya defisit transaksi berjalan yang berada di kisaran 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Jadi arus modal masuk itu tidak berkelanjutan," kata Goh.
"Euforia atas kemenangan Presiden Joko Widodo tidak bertahan lama," ujar Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ.
Pasca pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014, pasar keuangan Indonesia menikmati ‘guyuran’ arus modal masuk (capital inflow). Rupiah pun menguat hingga nyaris 5% selama periode 25 Juni hingga 23 Juli. Setelah itu, rupiah cenderung melemah karena euforia Jokowi Effect sudah terkikis.
Apalagi fundamental ekonomi Indonesia masih perlu dibenahi, misalnya defisit transaksi berjalan yang berada di kisaran 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Jadi arus modal masuk itu tidak berkelanjutan," kata Goh.
3.
Dolar Bisa Menyentuh Rp 13.250
Fundamental ekonomi
Indonesia masih perlu dibenahi, misalnya defisit transaksi berjalan yang berada
di kisaran 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jadi arus modal masuk itu tidak berkelanjutan," kata Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ.
Tidak hanya dari dalam negeri, rupiah juga tertekan faktor eksternal karena dolar AS begitu 'perkasa' terhadap mata uang dunia. Ini ditunjukkan dengan Dollar Index (perbandingan dolar AS dengan mata uang utama dunia) yang mencapai titik tertinggi dalam 12 tahun terakhir.
Oleh karena itu, Goh memperkirakan rupiah masih bisa melemah lagi. Dia menilai pada akhir tahun rupiah akan berada di posisi Rp 13.250/US$.
"Jadi arus modal masuk itu tidak berkelanjutan," kata Khoon Goh, Senior FX Strategy dari ANZ.
Tidak hanya dari dalam negeri, rupiah juga tertekan faktor eksternal karena dolar AS begitu 'perkasa' terhadap mata uang dunia. Ini ditunjukkan dengan Dollar Index (perbandingan dolar AS dengan mata uang utama dunia) yang mencapai titik tertinggi dalam 12 tahun terakhir.
Oleh karena itu, Goh memperkirakan rupiah masih bisa melemah lagi. Dia menilai pada akhir tahun rupiah akan berada di posisi Rp 13.250/US$.
Kebijakan Ekonomi yang diterapkan :
Menanggapi terus
melemahnya nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat
(USD), membuat pemerintah yang dikepalai oleh Presiden Jokowi mengeluarkan 6
paket kebijakan ekonomi. Apa saja yang di dalam paket kebijakan ekonomi
tersebut? Berikut akan kami bahas beserta dengan penjelasan logis nya.
1.Pengurangan Pajak
Penghasilan (PPh) atau Tax Allowance untuk perusahaan yang menahan dividen nya,
dan melakukan re-investasi
Kebijakan ini memiliki
efek jangka pendek dan jangka panjang yang bagus. Dikarenakan memang banyak
perusahaan besar di Indonesia, di berbagai bidang, seperti pertambangan,
perkebunan, rokok, konstruksi, telekomunikasi dan lain-lain yang mayoritas
dimiliki oleh perusahaan asing. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan uang dividen
yang biasanya ditarik oleh perusahaan asing, dapat di investasikan kembali di
Indonesia.
2.Bea masuk anti dumping
untuk impor
Kebijakan ini dikritisi
oleh banyak pengamat, karena tidak akan dapat memberikan efek jangka pendek
yang signifikan. Kebijakan anti dumping sendiri memiliki track record sangat
lama untuk bisa diimplementasikan secara efektif. Dumping sendiri berarti
kebijakan suatu negara untuk menjual suatu barang / jasa dengan harga lebih
murah dibandingkan dengan negaranya sendiri. Kebijakan anti dumping ini
berarti, memberikan bea masuk impor untuk barang-barang tertentu, sehingga
dapat melindungi industri dalam negeri. Untuk jangka panjang, kebijakan ini
akan sangat baik untuk dilakukan. Menilai Indonesia selama ini mayoritas Produk
Domestik Bruto (PDB) mayoritas di sokong oleh konsumsi. Dan Indonesia memiliki
defisit perdagangan yang cukup besar. Melihat dari negara adidaya yang stabil,
seperti China dan Jerman, produksi dan surplus perdagangan yang dapat menyokong
kestabilan mereka.
3.Pembebasan visa bagi
wisatawan asing
Kebijakan ini dinilai
cukup bagus untuk menyokong fase pertumbuhan wisatawan mancanegara di
Indonesia. Pariwisata di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah.
Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,
pendapatan Indonesia dari pariwisata hanya sekitar 10% dari pendapatan Malaysia
di bidang pariwisata.
4.Kewajiban pencampuran
bahan bakar nabati (BBN) sebanyak 15 persen terhadap solar
Kebijakan ini dinilai
tidak memiliki efek untuk nilai tukar Rupiah sekarang, dikarenakan harga minyak
yang saat ini cukup rendah. Sehingga sedikit saja investor yang ingin
menginvestasikan dana nya di Bio Solar. Tetapi untuk ke depannya, dengan
kebijakan ini, Indonesia sebagai net-importer minyak, tidak terekspos terlalu
banyak terhadap pergerakan harga minyak dunia.
5.Kewajiban menggunakan
letter of credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam
Penggunaan LC untuk
pembelian produk-produk sumber daya alam dinilai akan meningkatkan daya saing
perusahaan lokal yang menggantungkan produksi nya kepada bahan baku sumber daya
alam dari luar negeri.
6.Pembentukan perusahaan
reasuransi domestik
Perusahaan reasuransi
selama ini mayoritas berdomisili di negara paman Sam. Perusahaan reasuransi
adalah perusahaan asuransi bagi perusahaan-perusahaan asuransi. Dan
pemerintahan Jokowi berusaha untuk mulai membawa bisnis triliunan dolar ini di
Indonesia.
Sumber :
http://kema.unpad.ac.id/blog/2013/10/22/potret-indonesia-bersama-9-tahun-pemerintahan-sby/
http://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014
http://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014
http://www.hargen.co.id/news/2015/03/penjelasan-6-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi